Koruptor dilindungi Surat Kejagung [B-113/F/Fd.1/05/2010]

Korupsi itulah yang sekarang ini di perangi oleh negeri ini, karena penyakit ini telah begitu besar, dan mengakar di negeri ini.ketika korupsi telah begitu liar dan ganas menggrogoti sendi-sendi kehidupan di negeri ini.institusi Penegak hukum yang seharusnya jadi garda terdepan dalam membrantasnya, malah sebaliknya ada saja penegak hukum yang lemah, lunglai, bahkan mungkin melemahkan diri dalam hal pemberantasan korupsi.

Itulah yang di pertontonkan Kejaksaan agung saat ini,Menurut Indonesia Corruption Watch, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat edaran bernomor B-113/F/Fd.1/05/2010 kepada seluruh kejaksaan tinggi yang isinya berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi Melalui surat itu, korps Adhyaksa diimbau agar dalam kasus dugaan korupsi, masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang nilainya kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. Sungguh hal yang bertentangan dengan slogan anti korupsi yang selama ini di kumandangkan di seantero nusantara.Kebijakan ini sulit untuk di pahami dan di terima oleh nalar yang sehat.Kebijakan itu sungguh kontradiktif dengan semangat Pemberantasan korupsi yang sedang di kumandangkan di Negeri ini.

Secara tidak langsung,Kebijakan itu juga membuka ruang bagi para jaksa untuk menyelewengkan wewenang. Ia menjadi arena baru bagi mereka untuk ‘bermain’ dengan tersangka kasus korupsi. Apalagi, kebijakan Kejagung tidak secara tegas menyebutkan sekecil apa nilai korupsi yang bisa diputihkan.

hal ini juga secara nyata berlawanan arus dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan tegas menggariskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidana seseorang. Pendekatan penyelesaian secara damai di luar pengadilan jelas tidak tepat jika diterapkan dalam kasus korupsi.

ketika Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada 2004 sebagai jawaban atas buruknya kredibilitas kejaksaan dan kepolisian, kejaksaan terpacu memperbaiki serta berbenah diri. Kita awalnya berharap, ketika KPK terus menunjukkan kegigihan, harga diri kejaksaan terusik lalu bangkit bersama-sama berperang total melawan koruptor.harapan itu masih saja jauh dari kenyataan. Dengan kebijakan yang bersifat seakan begitu lunak terhadap korupsi, wajah kejaksaan tetap seperti dulu, dfan masih seperti dulu.

Sulit disangkal kebijakan tersebut secara tidak langsung bentuk kompromi terhadap korupsi. Ia seakan dorongan bagi para pejabat untuk tidak perlu takut menilap uang rakyat. Toh kalau ketahuan, mereka cukup mengembalikan lagi uang itu dan semuanya beres. sungguh kebijakan yang sulit di nalar untuk saat ini.

Kita sepakat bahwa tindak korupsi adalah musuh no satu di negeri ini, institusi penegak hukum yang kita harap menjadi garda terdepan untuk memeranginya, tapi ternyata,,,,,,hah……akankah kebijakan itu akan bisa di terima masyarakat.

sumber:
Editorial media indonesi 29/01/2014
copas 100% dari http://hukum.kompasiana.com/2014/01/29/surat-edaran-kejagungcelah-baru-bagi-koruptor–628178.html

Iklan